DISUSUN OLEH :
JEMMY ESROM SERANG
43212010038
FAKULTAS EKONOMI_AKUNTANSI
UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA
2013-2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan Makalah ini yang Puji Tuhan selesai tepat pada waktunya yang berjudul “Audit Sektor Publik”.
Makalah ini berisikan tentang informasi-informasi yang berisikan tentang Kapan sebaiknya menyiapkan Program Audit, Apa saja tanggung jawab audit, Ruang lingkup audit, mendefinisikan ekonomis, tujuan dan prosedur, menyiapkan program audit, dan pedoman penyiapan program audit.
Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi pengetahuan kepada teman-teman semua dan masyarakat lainnya.
Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya dosen Pembina saya, Bapak Dr.Harnovinsyah yang telah berperan aktif dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran untuk segala usaha kita. Aamiin.
Jakarta, 23 desember 2013
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………… 1
KATA PENGANTAR……………………………………………………. 2
DAFTAR ISI……………………………………………………………… 3
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………... 4
BAB II PEMBAHASAN………………………………………………… 7
BAB III KESIMPULAN………………………………………………… 26
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………. 27
LAMPIRAN……………………………………………………………… 28
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Salah satu tahap audit ialah perencanaan (audit planning). Tujuan audit planning ialah untuk menentukan pada area mana, bagaimana, kapan serta oleh siapa (anggota tim yang mana) audit akan dilakukan. Langkah penting dalam audit planning mengidentifikasikan faktor risiko. Auditor harus menilai faktor risiko inheren, misalnya sistem online, network, database, dan teknologi canggih lainnya memiliki risiko lebih besar daripada batch processing system (apalagi dibandingkan sistem manual). Auditor harus meneliti resiko potensial dengan melakukan review awal general controls, menilai kelemahan pengendalian dan mengevaluasi apakah pengendalian tersebut dijalankan. Tujuan analisis resiko ini untuk membantu auditor agar lebih fokus audit pada area yang faktor risikonya besar. Untuk itu auditor menyiapkan rencana kerja audit (audit program) mengenai batas, jadwal, dan prosedur untuk mencapai sasaran audit. Setelah audit program disusun dan team auditor telah dibentuk, selanjutnya para anggota team harus melakukan pengenalan terhadap sistem yang akan diaudit.
I.2 Tujuan
Program audit internal merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah audit dirancang untuk (1) mengumpulkan bahan bukti audit dan (2) untuk memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Program tersebut berisi arahan-arahan pemeriksaan dan evaluasi informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan audit dalam ruang lingkup penugasan audit.
I.3 Rumusan Masalah
Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.
Pemerintahan yang bersih atau good govermance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, Jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Dalam negara demokrasi, “pelaporan keuangan yang transparan” merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahnya. Sebaliknya, dalam negara demokrasi, pemerintah berkewajiban memberikan laporan keuangan yang transparan kepada rakyat. Pemerintah demokratis harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan dengan beberapa pertimbangan berikut:
• Pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan.
• Penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat.
• Terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggung jawab. Kewajiban tersebut meliputi :
• Answering, usaha untuk memberikan penjelasan atau justifikasi untuk pelaksanaan dan/atau pemenuhan tanggung jawab.
• Reporting, pelaporan hasil atas pelaksanaan dan/atau pemenuhan.
• Producing, asumsi kewajiban atas hasil yang dicapai.
Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut GASB, tujuan laporan keuangan sektor publik adalah:
• Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya (demonstrating accountability).
• Melaporkan hasil operasi (reporting operating result).
• Melaporkan kondisi keuangan (reporting financial condition).
• Melaporkan sumber daya jangka panjang (reporting long live resources).
Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Teori Audit Sektor Publik
2.1.1 Definisi audit sektor publik
Auditing merupakan suatu invetigasi independen terhadap aktivitas khusus. Mekanisme audit merupakan suatu mekanisme yang menggerakkan akuntanbilitas dalam pengelolaan sektor pemerintah, BUMN atau instan pengelola aset negara, serta organisasi sektor publik lainnya sperti yayasan, LSM, dan partai politik.
“Suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan anatara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Pengertian audit sektor publik menurut Indra Bastian adalah “jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai.” Sedangkan pengertian audit sektor publik menurut I Gusti Agung Rai adalah sebagai berikut: “Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.”
Dari pengertian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pengelolaan dana masyarakat (public money) yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR), yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah.
Dari definsi tersebut, beberapa bagian perlu mendapatkan perhatian yaitu :
1) Proses sistematik – Audit merupakan aktivitas terstruktur yang mengikuti suatu urutan yang logis.
2) Objektivitas – Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang disediakan serta kualitas orang yang melakukan audit.
3) Penyediaan dan evaluasi bukti – Hal ini berkaitan dengan pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi.
4) Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi – Hal ini merupakan deskripsi yang luas tentang subyek permasalahn yang diaudit.
5) Derajat hubungan kriteria yang ada – Hal ini berarti suatu audit memberikan kecocokan antara asersi dan kriteria yang ada.
6) Mengkomunikasikan hasil – Agar bermanfaat hasil audit perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2.1.2 Regulasi dalam audit sektor publik
Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik, keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.
Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan.
2.1.3 Audit sektor publik dan Sektor Bisnis
Audit sektor publik dan audit sektor bisnis berbeda atau sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat niralaba seperti Pemda, BUMN, BUMD, instan lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara, dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, serta partai politik.
Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Audit sektor publik dan sektor bisnis sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan tertentu.
1) Persamaan sektor publik dengan sektor swasta
ž Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
ž Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; Objectivity, Cosistency, Materiality, Full Disclosure.
ž Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara.
ž Menghadapi masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources).
ž Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan; membutuhkan informasi yang handal dan releven untuk melaksanakan fungsi manajemen.
ž Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum.
2) Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta
ž Segi kegiatan dan tujuan.
ž Dalam Akuntansi Pemerintahan terdapat perkiraan anggaran (budgetary accounting) yang tidak ada dalam akuntansi komersial.
ž Akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana. Dalam akuntansi komersial, semua aset, kewajiban dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana.
ž Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca yang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional.
ž Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku (kurang fleksibel) dibandingkan dengan akuntansi komersial.
3) Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta
Perbedaan Sektor publik Sektor swasta
Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive
Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang,obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva
Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting
Laporan keuangan Neraca, aliran kas dan laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan Neraca, aliran kas, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal
Standar akuntansi Pernyataan standar akuntansi pemerintah Pernyataan standar akuntansi keuangan
Auditor Auditor sektor publik Kantor akuntan publik
Standar audit Standar pemeriksaan akuntansi sektor publik Standar pemeriksaan akuntan publik
2.1.4 Jenis-jenis audit sektor publik
Jenis-jenis audit sektor publik yang dilaksanakan atas kegiatan yang tercermin dalam APBN, APBD, kegiatan BUMD/BUMN, serta kegiatan yayasan, LSM, atau partai politik. Penetapan tujuan untuk menentukan jenis audit yang akan dilaksanakan, serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor merupakan awal.
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu:
1) Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.
2) Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.
Perbandingan antara audit kinerja dengan audit keuangan adalah sebagai berikut:
Perbandingan Audit Keuangan dengan Audit Kinerja
Audit Keuangan Audit Kinerja
Objek audit: laporan keuangan Objek audit: organisasi, program, aktivitas/ kegiatan, atau fungsi
Menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum Menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan
Lebih bersifat kuantitatif – keuangan Lebih bersifat kualitatif
Tidak terlalu analitis Sangat analitis
Tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja Membutuhkan indikator, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja
Biasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaat Biasanya mempertimbangkan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis)
Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode akuntansi) Audit bisa dilakukan sewaktu-waktu
Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu (post event) Mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang
Tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal Dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan memperbaiki kinerja
Tidak terdapat rekomendasi audit dan follow-up audit Terdapat rekomendasi audit dan follow-up audit
3) Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agrees-upon procedures). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.
2.1.5 Audit keuangan sektor publik
Secara spesifikasi pendefinisian audit atas laporan keuangan dapat ditemukan sbb:
Tujuan penguji atas laporan keuangan oleh auditor adalah
• Ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuagan.
• Hasil operasi.
• Arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi.
Laporan auditor merupakan media mengepresikan opini auditor atau dalam kindisi tertentu dalam mrnyangkal opini.
Perbandingan antara definis audit laporan keuangan tersebut dengan definis audit secara umum dapat mengungkapkan aspek esensial audit keuagan sbb:
1) Proses sistematik secara objektif.
2) Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi.
3) Derajat atau tingkat hubungan.
4) Hasil audit atas laporan keuangan dikomunikasikan dalam suatu pelaporan audit.
Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi sbb:
1) Segmen laporan keuangan
2) Pengendalian internal
3) Pengendalian atau pengawasan internal
4) Ketaatan terhadap peraturan UU yang berlaku.
2.2 Sistem Audit Keuangan Sektor Publik
1) Pemeriksaan Siklus Pendapatan
Tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam proses Pendapatan Daerah/Organisasi, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang sah.
Jenis koreksi pembukuan yang harus dilakukan atas pendapatan adalah sebagai berikut:
1. Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian saldo awal tahun anggaran/sisa perhitungan anggaran tahun lalu.
2. Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian pendapatan daerah.
3. Kesalahan pembukuan dan/atau penyajian saldo akhir tahun anggaran sisa perhitungan anggaran tahun perhitungan.
4. Kesalahan penyajian dalam daftar lampiran perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan.
5. Kesalahan yang wajib dikoreksi oleh auditor, yang terdiri atas:
• Kesalahan pembukuan (kekeliruan pencatatan).
• Kesalahan pembebanan.
• Kesalahan penjumlahan dan pengurangan angka (aritmatika).
2) Pemeriksaan Siklus Belanja
Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja.
1. Berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik. Dua kelompok transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Kedua transaksi tersebut mempengaruhi berbagai akun berikut:
• Kas,
• Persediaan barang habis pakai,
• Aktiva tetap,
• Aktiva lain-lain,
• Utang.
1. Risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi sangatlah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus belanja ini, yaitu:
• Volume transaksi yang selalu tinggi,
• Pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otoritasi yang dapat terjadi,
• Pembelian aset yang tidak perlu,
• Masalah akuntansi yang berkembang.
1. Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, semakin tinggi kemungkinan kesalahan pencatatan transaksi tersebut. Disamping itu, juga ada kemungkinan bahwa organisasi sektor publik melakukan pembelian aset yang tidak perlu.
2. Tingginya risiko bawaan siklus belanja menyebabkan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus belanja untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Seperti siklus pendapatan, pengujian pengendalian umumnya tidak mengurangi risiko pengendalian asersi hak dan kewajiban. Jadi, auditor dapat menggunakan kombinasi strategi risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah dan pengujian subtantif.
3. Pengujian pengendalian tergantung pada pertimbangan biaya manfaat. Auditor harus membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian internal degnan penghematan yang diperoleh akibat berkurangnya pengujian substantif.
3) Pemeriksaan Aktiva Tetap
Aktiva tetap merupakan aset/harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Audit atas aktiva tetap sangat penting karena biasanya aktiva tetap merupakan aset/kekayaan terbesar yang dimiliki oleh suatu organisasi sektor publik.
4) Pemeriksaan Jasa Personalia
Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas.
5) Pemeriksaan Siklus Investasi (Pembiayaan)
Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Jangka waktu investasi sementara tidak lebih dari satu periode akuntansi. Risiko salah saji pada transaksi investasi organisasi sektor publik umumnya rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi.
6) Pemeriksaan Siklus Saldo Kas
Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujian audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan, ynag berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audi ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan:
• Asersi keberadaan dan keterjadian
• Asersi kelengkapan
• Asersi hak dan kewajiban
• Asersi penilaian dan pengalokasian
• Asersi pelaporan dan pengungkapan
2.3 Siklus Audit Keuangan Sektor Publik
Terdapat 17 siklus dalam audit keuangan sektor publik:
2.3.1 Perencanaan audit keuangan
Standar pertama dari GAAS (General Accepted Auditing Standard) di Indonesia SPAP untuk audit lapangan adalah perencanaan yang memadai. Berikut adalah tiga alasan utama mengapa seorang auditor harus mempersiapkan rencana kontrak kerja yang tepat sehingga (1) auditor dapat memperoleh cukup bukti kompeten untuk kondisi yang ada, (2) membantu menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar, (3) serta menghindari kesalah pahaman dengan klien.
Perencanaan audit awal melibatkan empat hal, yang semuanya harus dilakukan terlebih dahulu dalam audit. Keempatnya adalah sebagai berikut: (1) Auditor harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan pelayanan untuk klien yang telah ada sekarang, (2) Auditor harus mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit, informasi ini akan mempengaruhi bagian lain dari proses perencanaan, (3) Auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara-cara penugasan untuk menghindari kesalahpahaman. (4) Dipilihnya staf untuk penugasan, termasuk bila dibutuhkannya spesialis audit.
Merancang pendekatan audit
1) Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal,
2) Memahami bisnis dan industri klien,
3) Menilai resiko bisnis klien,
4) Menetapkan meterialitas, dan menilai resiko akseptabilitas audit serta resiko intern,
5) Memahami pengendalian intern, dan menilai resiko pengendalian,
6) Menyusun seluruh rencana serta program audit.
Tahap selanjutnya dalam suatu laporan keuangan adalah melaksanakan pengujian audit. Tahap ini sering disebut juga sebagai pelaksanaan pekerjaan lapangan. Tahap terakhir dari suatu audit adalah laporan temuan. Pada tahap ini harus dilaksanakan standar umum dan standar pelaporan dari standar auditing.
Tahap perencanaan audit menurut Indra bastian (2010):
1) Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik.
Hal ini sangat penting karena saat ini audit sektor publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja tetapi juga laporan keuangan lainnya.
2) Penentuan tujuan dan lingkup audit
Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup, auditor harus memastikan bahwa tujuan dan ruang lingkup audit yang ditetapkan telah sesuai dengan mandat serta wewenang lembaga audit dan pengawas yang bersangkutan.
3) Penilaian resiko
Kegiatan audit dilaksanakan melalui berbagai pengujian yang mengandung resiko kesalahan, sehingga penilaian risiko pengendalian (control risk), risiko bawaan (inherent risk), dan risiko deteksi (detection risk) harus dilakukan.
4) Penyusunan rencana audit
Suatu rencana audit harus disusun berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan audit.
2.3.2 Penetapan regulasi audit keuangan
Bagian ini penting dalam proses audit karena dibutuhkan aturan untuk memberikan arahan yang jelas, dan sebagai kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat.
2.3.3 Penyusunan perencanaan audit tahuann oleh lembaga auditor
Setelah ditetapkan aturan dan regulasi langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit.
2.3.4 Temu rencanaan audit tahunan
Setelah lembaga auditor selesai menyusun perencanaan audit tahunan, kemudian mereka bertemu dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun.
2.3.5 Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan
Regulasi yang ditetapkan dalam tahap ini menyangkut tim atau personel yang akan melakukan audit terhadap organisasi sektor publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit.
2.3.6 Penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit
Kemudian regulasi yang telah diterbitkan tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa sehingga bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik.
2.3.7 Survei awal karakter industri/organisasi yang akan diaudit
Tahapan selanjutnya dalam siklus audit audit sektor publik ini adalah survei awal terhadap karakter industri/organisai yang akan diaudit.
2.3.8 Pembuatan program audit
Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang dalam program audit.
Suatu program audit akan berisi:
• Tujuan audit untuk setiap area
• Prosedur audit yang akan dilakukan
• Sumber bukti audit
• Deskripsi mengenai kesalahan (error).
2.3.9 Penerbitan surat tugas audit
Pihak organisasi sektor publik segera mengeluarkan surat tugas kepada lembaga pemeriksa untuk melaksanakan audit.
2.3.10 Pelaksanaan audit keuangan
Dalam melaksanakan audit keuangan, auditor melakukan hal-hal berikut:
1) Menilai Pengendalian Internal
Suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut:
1. Keandalan atau reliabilitas laporan kkeuangan.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.
Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dirancang oleh organisasi sektor publik untuk menjaga aset yang dimiliki agar terbebas dari kecurangan dan penyalahgunaan. Hal inilah yang disebut sebagai pengendalian internal.
Jenis-jenis pengendalian internal:
1. Organisasi
Penyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur pelaporan untuk semua aspek operasi dan pengendaliannya, harus disebutkan secara rinci dan jelas.
1. Pemisahan tugas
Salah satu fungsi utama pengendalian adalah pemisahan tugas dan tanggung jawab. Apabila kedua hal tersebut digabungkan, maka seseorang dapat saja mencatat dan memproses sebuah transaksi secara lengkap.
1. Fisik
Pengendalian ini berhubungan dengan supervisi aset. Prosedur dan keamanan yang memadai harus dirancang untuk memberi keyakinan bahwa akses langsung maupun tidak langsung melalui dokumentasi aset terbatas pada personel yang berwenang.
1. Persetujuan dan Otorisasi
Seluruh transaksi harus diotorisasi atau disetujui oleh orang yang tepat. Batas wewenang juga harus dijelaskan.
1. Akuntansi
Pengecekan atas keakuratan catatan, penghitungan jumlah total, rekonsiliasi, pemakaian nomor rekening, , jurnal, dan akuntansi untuk dokumen.
1. Personalia
Keberadaan prosedur akan menjamin penempatan personel yang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.
1. Supervisi
Setiap sistem pengendalian internal harus mencakup supervisi oleh atasan yang bertanggung jawab terhadap transaksi dan pencatatannya sehari-hari.
1. Manajemen
Ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajemen diluar tugas rutinnya, yang meliputi pengendalian secara keseluruhan oleh fungsi pengendalian internal dan prosedur review khusus lainnya.
2) Melakukan Prosedur Analtis
Prosedur analisis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data nonkeuangan.
Prosedur analitis akan membantu auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahamannya tentang operasi organisasi yang diaudit. Prosedur analitis juga membantu auditor dalam mengidentifikasi hubungan yang tidak sewajarnya dan fluktuasi data yang tidak diharapkan.
Ada enam langkah yang harus dilakukan auditor dalam melakukan prosedur analitis, yaitu:
1. Mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat
2. Mengembangkan ekspektasi
3. Melakukan perhitungan dan perbandingan
4. Menganalisi data
5. Menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan
6. Menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit.
2.3.11 Pembuatan daftar temuan
Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan-temuan terkait dengan keuangan klien. Temuan-temuan tersebut kemudian didaftar sebagai bukti dalam penyampaian pendapat nantinya.
2.3.12 Pembicaraan awal tentang daftar temuan
Berdasarkan temuan-temuan di lapangan , kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan-temuan tersebut. Dalam tahapan ini, auditor akan melakukan cross-check atas hasil temuannya dengan fakta yang terjadi di lapangan.
2.3.13 Penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan
Setelah hasil temuan hasil auditor di bicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, auditor kemudian menyusun draft laporan hasil pemeriksaan.
2.3.14 Pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit
Dalam tahapan ini, auditor memastikan apa yang telah di susun di dalam draft laporan hasil pemeriksaan sudah selesai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
2.3.15 Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan
Setelah melakukan pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dan di pastikan kellengkapan serta kesepakatan mengenai draft tersebut sudah tercapai, kemudian akan di lakukan penyelesaian atau finalisasi draft tersebut menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir.
2.3.16 Tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan
Berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain, memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik.
2.3.17 Penerbitan laporan hasil pemeriksaan
Tahapan terakhir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah di audit tersebut.
2.4 Tekhnik Audit Keuangan Sektor Publik
1) Prosedur analitis (Analitycal Procedures)
Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan diantra data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sederhana dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi.
Contoh prosedur analitis adalah membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja. Hasil perbandingan itu akan menunjukan ada tidaknya penyimpangan jumlah realisasi belanja dari jumlah yang dianggarkan sebelumnya.
2) Inspeksi (Inspecting)
Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevalusai bukti, baik bottom-up mapun top-down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom –up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbagkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas.
Contoh kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhdap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
3) Konfirmasi (Confirming)
Kegiatan konfirmasi adalah bentuk kegiatan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsug dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang di audit. Dalam kasus yang lazim, klien (organisasi yang di audit) mengajukan permintaan kepada pihak luar secara tertulis, namun auditor yang mengirimkan permintaan keterangan tersebut.
Contoh kegiatan konfirmasi adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini akan mengajukan apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya. Selain keteranagn-keterangan lainya terkait bukti tersebut.
4) Permintaan keterangan (Inquiring)
Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan maupun tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditunjukan kepada manajemen atau karyawan organisasi sektor publik, yang umumnya berupa pernyataan-pernyataan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis. Auditor juga dapat secara langsung meminta keterangan kepada pihak external.
Contoh kegiatan permintaan keterangan adalah auditor meminta keteragan bendahara pengeluaran atas ketidaksesuaian jumlah pengeluaran (berdasarkan bukti transaksi yang ada) dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
5) Perhitungan (Counting)
Dua aplikasi yang paling umum adalah perhitungan (counting) adalah (1) perhitungan fisik sumber daya berwujud, seperti jumlah kas dan persediaan yang ada dan (2) akuntansi seluruh dokumen, dengan nomor urut yang telah dicetak (prenumbered). Hal pertama menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada. sementara yang ke dua dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal organisasi melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi.
Contoh kegiatan perhitungan adalah auditor menghitung asset yang telah dibeli bagian pengadaan berdasarkan bukti transaksi yang ada.
6) Penelusuran (Tracing)
Dalam penelusuran seringkali disebut penelusuran ulang, auditor (1) memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan (2) menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar). Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi.
Contoh kegiatan penelusuran adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini menunjukan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu penyajian yang lebih rendah atau yang lebih tinggi.
7) Pemeriksaan bukti pendukung (Vouching)
Pemeriksaan bukti pendukung meliputi (1) pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan (2) mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam penelusuran. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi.
Contoh kegiatan pemeriksaan bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal “Pembelian ATK” dijurnal, kemudian membandingkanya dengan kwitansi pembelian ATK tersebut atau tanda pembelianya.
8) Pengamatan (observing)
Pengamatan berkaitan dengan memerhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatannya berupa pemrosesan rutin atau jenis transaksi tertentu, seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi sektor publik. Pengamatan sangat terutama untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal.
Contoh kegiatan pengamatan adalah auditor mengamati kegiatan bendahara gaji dalam menjurnal ketika mengeluarkan gaji kepada para pegawai.
9) Pelaksanaan ulang (Reforming)
Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi ynag dilakukan oleh organissasi sektor publik yang di audit. Contohnya adalah menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, dan lain-lain. Auditor juga dapat melakukan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal sudah sesuai dengan pengendaliaan internal yang sudah dirumuskan.
Contoh kegiatan pelaksaaan ulang adalah auditor menghitung ulang penyusutan kendaraan milik organisasi berdasarkan umur ekonomis yang sebenarnya, kemudian dibandingkan dengan pencatatan beban peyusutan kendaraan yang telah dilakukan.
10) Teknik audit berbantuan computer (computer-assisted audit techniques)
Apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik ini untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya.
Contoh kegiatan audit berbantukan komputer adalah auditor dengan bantuan komputer memeriksa angka-angka dalam file jurnal bendahara dan membandingkanya dengan kwitansi pendapatan, dan bukti –bukti transaksi lainya.
11) Pengujian pengendalian
Terdapat dua jenis pengujian pengendalian, yaitu:
1. Pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau posedur dan apakah benar–benar digunakan dalam kegiatan organisasi
2. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan dan prosedur serta bagaiman pengaplikasiannya, konsistensinya dengan aplikasi terdahulu dan oleh siapa aplikasi itu dilaksanakan selama satu periode.
Contoh kegiatan pengujian pengendalian adalah auditor membandingkan dokumen SOP atau petunjuk teknis pegawai, dan mengamati pelaksaannya dilapangan. Pengendalian akan dianggap baik jika SOP atau petunjuk teknis mampu memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas pegawai, pegawai mudah memahaminya dan mengaplikasikannya pada setiap pekerjaanya secara konsisten.
12) Pengujian substansif
Dua kateegori umum pengujian substansif adalah:
1. Prosedur analitis, yang merupakan prosedur dalam penyediaan bukti–bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya tentang kesalahan atau ketidak beresan yang terjadi;
2. Pengujian terinci atas transaksi atau neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca atau sebaliknya atas kesalah dan ketidak beresan yang terjadi.
Contoh kegiatan pengujian substantive adalah auditor memeriksa secara rinci angka dan jumlah transaksi yang telah terjadi,dimulaidari memeriksa seluruh bukti tranaksi,catatan dalam jurnal, posting dalam buku besar, hingga laporan yang telah jadi dengan demikian dapat ditemukan apakah ada kesalah atau ketidak beresan.
2.5 Contoh Praktek Audit Sektor Publik Di Organisasi Sektor Publik
1) Pemerintah Pusat
Audit atas pemerintah pusat ditujukan pada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat.
Sebagai contoh, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur pemerintah , maka fungsi akuntabilitas dan audit atas pelaporann keuangan sektor publik harus berjalan dengan baik. Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit yang tidak hanya terbatas pada keuangan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja sektor publik.
2) Pemerintah Daerah
Audit yang diselenggarakan atas kegiatan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Audit dapat mempunyai gabungan tujuan audit keuangan dan audit kinerja, atau dapat juga mempunyai tujuan yang terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit tersebut.
Sebagai contoh, pelaksanaan audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan Pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Tujuan audit semacam itu sering kali mencakup baik tujuan audit keuangan maupun tujuan audit kerja.
Pemeriksaan atas pos pendapatan asli daerah mencakup:
• Melakukan pengujian terhadap nilai realisasi pos
• Melakukan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan
• Melakukan konfirmasi kepada instansi yang terkait dengan pemungutan pajak
• Mengetahui adanya kesalahan atau tidak atas penyetoran pendapatan
• Melakukan koreksi
• Melakukan pengujian.
3) Di Indonesia ada dua jenis LSM. Pertama, LSM yang melakukan fungsi kontrol masyarakat. Kedua, LSM yang melaksanakan program entitas. Menjamurnya LSM terutama dipicu oleh persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.
Sebagai contoh, bank dunia yang mensyaratkan perlunya entitas bekerja sama dengan LSM dalam proyek yang akan dikucurkan dananya.
Dalam organisasi LSM dilakukan dua jenis audit:
• Audit kinerja keuangan
• Audit kinerja nonkeuangan
4) Yayasan
Contohnya pelaksanaa audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Tujuan audit semacam ini sering kali mencakup baik tujuan keuangan maupun tujuan audit kinerja. Audit semacam ini umunya disebut audit kontrak.
5) Partai Politik
Sama seperti organisasi-organisasi sektor publik lainnya, audit dalam organisasi partai politik juga dibedakan menjadi dua, yaitu audit kinerja keuangan dan audit kinerja nonkeuangan.
BAB III
KESIMPULAN
Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.
Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Akan tetapi, audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut.
Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.
Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
http://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/07/audit-sektor-publik.html
http://edahumardani.blogspot.com/2013/02/jenis-jenis-audit-sektor-publik.html
http://briaklau22.blogspot.com/2012/05/manajemen-audit-audit-keuangan.html
http://itjen.kemenag.go.id/web/page/mekanisme-pengawasan
http://teguhjunanto.wordpress.com/2012/02/23/membuat-program-audit/
http://b4mb4ngind4rt0.blogspot.com/2010/08/audit-lanjutan.html
http://riaembo.blogspot.com/2013/05/pengauditan-sektor-publik_9.html
http://nedyahestika.wordpress.com/2008/12/04/penyusunan-program-audit-dan-audit-mendalam/
http://keuanganlsm.com/perencanaan-audit/#sthash.VYWMok4D.dpuf
http://prezi.com/j3rdjkddc5tp/regulasi-dan-standar-akuntansi-sektor-publik/
http://andichairilfurqan.wordpress.com/2012/05/25/siklus-pengelolaan-keuangan-negara-pelaksanaan-anggaran-pengawasan-pemeriksaan-pertanggungjawaban/
http://keuanganlsm.com/tujuan-dan-objek-audit-sektor-publik/
http://www.analisadaily.com
http://tekno.kompas.com
http://merahkuning.wordpress.com/2012/05/20/contoh-makalah-audit-sektor-publik/
LAMPIRAN
CONTOH KASUS/ARTIKEL
BPK temukan 4.941 kasus ketidakpatuhan
Jakarta (ANTARA News) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 4.941 kasus ketidakpatuhan senilai Rp13,25 triliun yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dalam pemeriksaan laporan pada semester II tahun 2011.
“Temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyetoran ke kas negara, daerah maupun perusahaan senilai Rp81,71 miliar,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI semester II 2011 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Hadi menyebutkan, rincian penyetoran entitas senilai Rp81,71 miliar tersebut meliputi temuan kerugian senilai Rp35,99 miliar, potensi kerugian senilai Rp9,53 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp36,17 miliar.
Sedangkan temuan pemeriksaan berupa ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, katanya, tercatat sebanyak 1.056 kasus senilai Rp6,99 triliun.
Ia menambahkan, secara keseluruhan menemukan sebanyak 12.612 kasus senilai Rp20,25 triliun dalam pemeriksaan selama semester II tahun 2011 yang mencakup 927 obyek yang terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan BHMN/BLU yang mengelola keuangan negara.
Menurut Hadi, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 158 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 serta delapan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas dua entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 70 entitas, opini tidak wajar atas 14 entitas dan opini tidak memberikan pendapat atas 72 entitas.
Namun, ia mengatakan sistem pengelolaan keuangan negara masih membutuhkan pembenahan karena efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) pemerintah daerah masih banyak yang belum optimal.
Tunggu Audit BPK, Semua Proyek di DPR Distop Sementara,
Selasa, 24 Apr 2012 06:45 WIB,
Jakarta, (Analisa). Sejumlah proyek pengadaan di DPR dihentikan sementara. Pengadaan toilet, pembangunan papan ucapan selamat datang DPR, hingga pengadaan kursi baru ruang Banggar distop hingga audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai.
“Iya audit BPK belum selesai,” kata Sekjen DPR Nining Indrasaleh kepada detikcom, Senin (23/4).
Pantauan detikcom, sejumlah proyek di DPR dibiarkan mangkrak. Salah satunya, pengadaan papan ucapan selamat datang DPR berbahan LCD berukuran 3×4 meter di halaman depan gedung DPR pun dibiarkan terhenti. Perangkat yang sudah dipasang sejak bulan Januari 2012 belum dapat dioperasikan.
Sementara itu sejumlah toilet di DPR juga dibiarkan rusak tanpa renovasi, seperti beberapa toilet di lantai 1 gedung Nusantara III DPR yang dibiarkan rusak dengan tulisan “sedang diperbaiki”. Biaya renovasi toilet DPR senilai Rp2 miliar tampaknya sulit dikucurkan sebelum audit BPK rampung.
BPK kini tengah mengaudit keuangan Kesekjenan DPR sejak Januari lalu. Utamanya sejak DPR ketahuan membangun ruang rapat baru Banggar DPR senilai Rp20,3 miliar. Ruangan tersebut sampai saat ini dibiarkan tertutup.
Ruang Banggar DPR rencananya akan digunakan masa sidang mendatang dengan catatan audit BPK sudah selesai. Karena hingga saat ini kursi baru pengganti kursi impor ruang Banggar belum bisa dibeli.
Pembangunan parkiran motor di kompleks DPR juga belum tuntas hingga bulan April ini. Padahal sudah lebih dari enam bulan proyek ini berjalan. Satu-satunya proyek yang selesai adalah pembangunan kembali pagar gedung DPR yang roboh karena demonstran penolakan kenaikan harga BBM. Sebab anggaran perbaikan yang berkisar pada angka Rp200 juta itu masih bisa dianggarkan dari alokasi anggaran Kesekjenan DPR.
Pemerintah Nigeria Audit Sektor Migas
Jumat, 20 Januari 2012 | 03:45 WIB
ABUJA, RABU - Pemerintah Nigeria memerintahkan audit besar-besaran terhadap seluruh sektor minyak dan gas negara itu, Rabu (18/1), sebagai usaha untuk memberantas korupsi di sektor, yang menyumbangkan 95 persen devisa negara, tersebut.
Langkah ini diambil pemerintahan Presiden Goodluck Jonathan setelah Nigeria hampir lumpuh diguncang gelombang demonstrasi sepanjang pekan lalu. Lembaga pemberantasan korupsi dan Senat Nigeria sudah lebih dulu membuka penyelidikan terhadap sektor migas dan pelaksanaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di negara itu.
”Sebagai bagian dari agenda antikorupsi, pemerintah hari ini telah menyetujui dua firma auditor untuk mengaudit secara menyeluruh semua rekening dan kegiatan seluruh institusi pemerintahan dan semua lembaga yang terlibat dalam industri minyak dan gas dari 2009 hingga 2011, yang diharapkan selesai dalam sembilan bulan,” kata Menteri Informasi Labaran Maku.
Demonstrasi besar-besaran pecah pekan lalu untuk memprotes keputusan pemerintah mencabut subsidi BBM secara mendadak, yang memicu kenaikan harga bensin hingga dua kali lipat. Akan tetapi, para pemrotes mengatakan, alasan utama aksi demonstrasi tersebut adalah frustrasi rakyat terhadap maraknya korupsi dan kesalahan pengelolaan kekayaan minyak negara itu.
Dengan produksi mencapai lebih dari 2 juta barrel minyak mentah per hari, Nigeria menjadi salah satu dari 10 produsen minyak terbesar di dunia. Namun, kekayaan itu tidak langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat Nigeria, yang sebagian besar warganya masih hidup dengan pendapatan di bawah 2 dollar AS (sekitar Rp 18.000) per hari.
Tak ditepati
Pemerintah Nigeria sudah berulang kali berjanji akan mereformasi sektor migasnya, tetapi janji ini tak pernah ditepati. Setelah aksi protes rakyat pekan lalu, Presiden Jonathan dan Menteri Perminyakan Diezani Allison-Madueke berjanji akan segera mewujudkan reformasi sektor migas yang selalu tertunda.
”Audit akan dilakukan terhadap seluruh lembaga negara yang menghasilkan pendapatan negara dan seluruh perusahaan di sektor minyak, gas, dan sumber daya mineral di negara ini. Auditor akan mengakses seluruh data produksi, ekspor, impor, jumlah minyak dan gas yang belum terhitung, dan semua aliran (dana) yang terkait,” ungkap Maku.
Senin lalu, lembaga pemberantas korupsi Nigeria juga telah membuka penyelidikan terhadap sistem subsidi dengan mengirim para penyelidik ke perusahaan minyak negara dan badan regulator harga minyak.
Kementerian Perminyakan juga akan membentuk sebuah komite yang akan bekerja untuk meloloskan rancangan undang-undang perminyakan baru (Petroleum Industry Bill/PIB) yang pembahasannya macet di parlemen selama empat tahun. PIB akan merombak besar-besaran sektor migas di Nigeria.
Namun, langkah pemerintah ini dipandang sudah terlambat dan diragukan akan efektif. Audit terhadap sektor migas Nigeria pernah dilakukan oleh auditor internasional KPMG setahun lalu, tetapi belum ada tindak lanjut dari laporan hasil audit tersebut.
